- Jumat, 27 Februari 2026
Mengikuti via zoom meeting Pembukaan Rakernas Direktorat Jenderal Islam yang dilaksanakan Kamis, 22 Januari 2026 dibuka Wamenag KH. Romo Dr. Imam Syafii menegaskan bahwa Negara melalui Kementerian Agama dan Bimas Islam harus hadir dalam layanan keagamaan yang bertanggung jawab, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat, bukan hanya formalitas administratif, pesan ini sangat memberikan arti penting bagi seluruh pemangku jabatan.
Apalagi Wamenag juga mengajak seluruh jajaran Bimas Islam untuk tidak cepat merasa puas dengan capaian layanan, tetapi terus meningkatkan mutu dan responsivitas terhadap kebutuhan umat ke depan.
Program Bimas Islam harus benar-benar berdampak pada perubahan sosial dan perilaku umat, dengan layanan yang cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pengalaman nyata umat Islam di seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak sekadar angka anggaran atau formalitas administratif.
Beliau juga menyoroti pentingnya integrasi data nasional untuk masjid dan mushalla yang berjumlah lebih dari 700.000 titik di seluruh Indonesia. Menurutnya, tanpa data yang valid, pembinaan umat akan kehilangan arah. Wamenag meminta Bimas Islam menciptakan blueprint yang jelas agar setiap kebijakan bisa dianalisis dampaknya secara akurat.
Wamenag KH Romo Syafii juga menyoroti peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit layanan yang paling dekat dengan masyarakat. Menurut Wamenag, KUA merupakan “wajah” Kemenag, sehingga layanan di KUA harus cepat, tidak berbelit, dan berkualitas agar persepsi publik terhadap kementerian semakin positif.
Peran KUA sebagai etalase Kemenag penting kembali didengungkan agar benar-benar masyarakat merasakan dampak layanan yang tidak lagi hanya urusan pernikahan tapi juga urusan keagamaan lainnya dan peningkatan kerukunan serta moderasi beragama. Rakernas Bimas Islam dengan menghadirkan Habib milenial Habib Ja'far melalui komunikasi & budaya dakwah kreatif & relevansi Gen Z
dan Prof Burhanudin Muhtadi melalui riset & akademik dengan evidence-based policy (kebijakan berbasis data) menjadi suntikan baru bagi perjalanan program Bimas Islam di tahun 2026. Semoga!
Dr. H. Nur Ahmad Ghojali M.A
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Kanwil Kemenag DIY
