Tantangan Mengelola Medsos Kementerian Zaman Now

Mungkin tak dapat dibayangkan sepuluh tahun lalu, misalnya, laju teknologi informasi sekencang saat ini. Media sosial (medsos), yang menjadi turunannya, memenuhi segala ruang publik. Warga di dunia nyata, sekarang bergeser menjadi warga dunia maya alias warganet. Citizen menjelma netizen. Dan hiruk-pikuk di lini masa sontak mewarnai kehidupan nyata kita.

Pertumbuhan pengguna internet di negara kita pun terus tumbuh pesat. Sebagai gambaran, laporan Tetra Pak Index pada akhir tahun lalu menyebutkan, ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia. Sementara hampir setengahnya adalah penggila medsos. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana kenaikan pengguna internet di Indonesia berkisar 51 persen atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34 persen pengguna aktif medsos. Sementara pengguna yang mengakses medsos via gawai berada di angka 39 persen.

Mencermati kondisi di atas, sebuah kementerian atau instansi pemerintah, tentu tak dapat berdiam diri berpangku tangan. Tuntutan masyarakat yang menghendaki suguhan informasi secara cepat, tepat dan akurat menjadi cambuk utama. Terlebih pada era ini, dimana Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Lazim diketahui, fokus utama pemerintahan yang baik terletak pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif dan peduli serta mencegah perilaku koruptif sedini mungkin. Tak heran jika keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai misal, kini menjadi tren di instansi manapun. Pelayanan kepada publik yang cepat, mumpuni, dan nirbiaya menjadi target yang tak dapat ditawar.

Kembali ke awal tulisan, maka mengelola akun resmi medsos kementerian memiliki tantangan tersendiri. Hal ini juga wujud dari pelayanan prima kepada publik seperti penulis sebut sebelumnya. Terlebih pada musim penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti saat ini. Mengelola medsos birokrasi berarti pilihan berani ambil risiko. Sigap memantau informasi resmi dan terbaru, sekaligus pada saat yang sama, piawai tangkal kabar palsu alias hoax.

Tantangan
Paling tidak ada dua tantangan mengelola akun medsos birokrasi ‘zaman now’. Seperti yang penulis singgung di atas, tantangan pertama adalah menyuguhkan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu juga mesti informartif sekaligus proporsional. Maka tak heran, pengelola akun medsos mesti membuka mata dan telinga lebar-lebar: menggali kebenaran informasi sekaligus menangkap keresahan yang ada di masyarakat.

Birokrasi zaman dulu yang dikesankan gemuk, lambat dan tertutup, kini mesti tampil gesit, lincah dan selalu terbuka. Mengelola akun medsos berarti harus siap bekerja 24 jam, tujuh hari seminggu. Bahkan dalam tataran lebih tinggi, tidak mentolerir kesalahan sedikitpun. Pasalnya, keteledoran yang dilakukan sebuah akun resmi pemerintah, tak mustahil akan dijadikan bahan tertawaan yang itu justru menggerus marwah kementerian ataupun lembaga tersebut. Lagipula jejak digital saat ini dapat terus dilihat dan diabadikan justru karena kecanggihan teknologi itu sendiri.

Tantangan kedua adalah menghalau berita hoax. Ini membutuhkan energi tersendiri. Kementerian Agama, sebagai contoh, mungkin bisa disebut sebagai kementerian yang kerap disasar hoax. Sebut saja hoax terkait Kemenag hendak dibubarkan, klausul biaya haji untuk pembangunan infrastruktur yang wajib ditandatangani calon jemaah saat mendaftar, atau Menag Lukman Hakim Saifuddin yang seolah-oleh diposisikan sebagai pihak pendukung LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Masih banyak lagi kabar bohong yang diembuskan kepada kementerian ‘Ikhlas-Beramal’ ini.

Menyadari dua tantangan di atas, tak berlebihan jika mengelola akun medsos kementerian membutuhkan kecermatan, kejelian dan ekstra-kesabaran dalam mengelola dan menyampaikan informasi. Masyarakat berhak mengetahui informasi dan ini dijamin oleh Undang-Undang. Maka kewajiban birokrasi menyampaikan informasi secara jelas dan proporsional. Dan beberapa syarat yang tak dapat ditawar: sigap, cepat dan akurat.


Bramma Aji Putra
Humas Kanwil Kemenag DIY
Pengelola Akun Resmi Twitter @Kemenag_DIY