- Sabtu, 11 April 2026
Bramma Aji Putra
Rapat Koordinasi Kehumasan Kementerian Agama RI yang berlangsung secara daring pada Senin, 6 April 2026 menjadi momentum penting yang menegaskan kembali peran strategis Pranata Humas dalam mengawal komunikasi kebijakan publik. Dalam arahannya, Kepala Biro Humas dan Kebijakan Publik Kemenag RI Thobib Al-Asyhar menandaskan bahwa setiap insan Humas Kemenag tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan kebijakan negara dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat secara utuh. Salah satu yang menjadi fokus adalah sosialisasi “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi” sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan nasional.
Kebijakan ini tidak sekadar respons jangka pendek, melainkan refleksi dari kebutuhan mendesak akan perubahan perilaku kolektif. Transformasi budaya kerja—baik di sektor pemerintah maupun swasta—menunjukkan bahwa efisiensi kini menjadi kata kunci. Skema Work From Home (WFH), pembatasan kendaraan dinas, hingga penghematan perjalanan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga perubahan paradigma kerja yang lebih adaptif, hemat energi, dan berorientasi hasil.
Di sinilah peran Pranata Humas menjadi krusial. Humas tidak lagi cukup berperan sebagai “penyampai berita”, melainkan sebagai arsitek narasi kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana menjelaskan kebijakan yang kompleks menjadi pesan yang sederhana, relevan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijakan hemat energi tidak boleh berhenti pada angka potensi penghematan triliunan rupiah, tetapi harus diterjemahkan menjadi perilaku konkret: mematikan listrik saat tidak digunakan, memanfaatkan transportasi publik, hingga mengubah kebiasaan konsumsi energi baik di kantor maupun di rumah.
Lebih jauh, pendekatan komunikasi yang humanis menjadi kunci. Narasi besar seperti “Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi” perlu dikemas dengan sudut pandang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kampanye tagline #KitaMulaiCaraBaru dan #CaraBaruKemenag adalah contoh bagaimana pesan kebijakan dibingkai menjadi gerakan bersama. Humas harus mampu menghidupkan tagar ini bukan sekadar slogan, tetapi sebagai ajakan nyata yang dapat dirasakan dampaknya oleh publik.
Dalam konteks daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, strategi komunikasi juga perlu mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat. Pendekatan kearifan lokal, tokoh agama, dan komunitas menjadi saluran efektif untuk memperkuat pesan kebijakan. Kemenag sebagai institusi yang dekat dengan umat memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi berbasis nilai, termasuk mengaitkan gerakan hemat energi dengan ajaran agama tentang kesederhanaan dan tanggung jawab menjaga alam.
Namun demikian, tantangan kehumasan saat ini tidak ringan. Arus informasi yang cepat, potensi disinformasi, serta rendahnya literasi kebijakan di sebagian masyarakat menuntut humas bekerja lebih cermat dan strategis. Konten tidak cukup hanya informatif, tetapi juga harus menarik, visual, dan mudah dibagikan. Di era digital, satu konten yang kuat bisa menjadi pengungkit perubahan perilaku yang luas.
Selain itu, humas juga perlu berperan sebagai jembatan umpan balik. Sosialisasi kebijakan tidak boleh bersifat satu arah. Respons masyarakat terhadap kebijakan WFH, sektor yang dikecualikan, hingga implementasi program seperti B50 atau makan bergizi gratis harus terus dipantau. Dari sinilah kebijakan dapat disempurnakan agar lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat. Di sinilah urgensi peran Pranata Humas sebagaimana ditegaskan dalam Rakor Kehumasan Kemenag RI.
Humas adalah wajah kebijakan, sekaligus penggerak perubahan. Ketika humas mampu membangun narasi yang kuat, membumikan kebijakan, dan menggerakkan partisipasi publik, maka transformasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan menjadi gerakan bersama.
Kini saatnya kita benar-benar memulai cara baru—bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam berpikir dan bertindak. Sebab dari perubahan kecil yang konsisten, lahir ketahanan nasional yang besar. Semoga!
Bramma Aji Putra
Pranata Humas Ahli Muda
Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY
