Potensi Zakat ASN Muslim Kemenag DIY Capai Lebih dari Rp 7 Milyar/Tahun


Potensi Zakat ASN Muslim Kemenag DIY Capai Lebih dari Rp 7 Milyar/Tahun
Kategori : KANWIL
Tanggal : 2020-07-14 14:08:30

Yogyakarta (Humas Kemenag DIY)—Data dari Subbag Kepegawaian dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menyebutkan bahwa jumlah ASN Muslim di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag DIY sekitar 4.374 pegawai. Jika masing-masing pegawai, menunaikan zakat profesi/pendapatan dari gaji dan tunjangan minimal Rp.150.000 sebulan, maka zakat profesi yang terkumpul sejumlah Rp.656.100.000/bulan atau Rp.7.873.200.000 tahun. Kalau zakatnya Rp.200.000/pegawai/bulan maka akan terkumpul Rp.874.800.000/bulan atau Rp.10.497.600.000/tahun.

Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag DIY, Drs.H.Muklas, M.Si, menandaskan hal itu pada rapat koordinasi dengan agenda sosialisasi Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPZ di lingkungan Kementerian Agama dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY Nomor B-17701/Kw.12.6./1/BA.03.2/07/ 2020 tentang Penunaian Zakat Profesi/Pendapatan.

Rapat koordinasi diikuti Penyelenggara Zakat Wakaf Kemenag Kabupaten/Kota dan Ketua BAZNAS DIY dan BAZNAS Kabupaten Kota se-DIY, Selasa (14/07/2020) Ruang Rapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag DIY.

Menurut Muklas, realisasi penerimaan zakat profesi rata-rata baru mencapai Rp.264.000.000 setiap bulan atau Rp.3.168.000.000 setiap tahun. “Jadi baru sekitar 30 persen dari potensi yang ada,” kata Muklas. Ia merinci rata-rata penerimaan zakat setiap bulan Kanwil Kemenag DIY Rp.14 juta/bulan, Kemenag Bantul Rp.48 juta/bulan, Kemenag Kulonprogo Rp.31 juta/bulan, Kemenag Gunungkidul Rp.55 juta/bulan, Kemenag Kota Yogyakarta Rp.26 juta/bulan, dan Kemenag Sleman Rp.90 juta/bulan.

“Penunaian zakat profesi selain telah ditetapkan berdasar nash Al Qur’an, Q.S. Al Baqarah ayat 267 dan Q.S. At Taubah ayat 103, juga telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi seperti dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003,” jelasnya lagi.

Mendasarkan ketentuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan surat Nomor B-1770.1/Kw.12.6/1/BA.03.2/ 07/2020, tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunaian Zakat Profesi/Pendapatan.

“Kakanwil Kemenag DIY melalui surat tersebut menyampaikan, bahwa ASN Muslim di lingkungan Kanwil Kemenag DIY wajib menunaikan zakat penghasilan/pendapatan minimal 2,5% dari gaji pokok dan tunjangan, dikeluarkan pada saat menerima, setiap bulan bagi yang sudah mencapai nishab atau jika belum mencapai nishab maka penghasilan dikumpulkan selama 1 (satu) tahun,” jelas Muklas. Ditambahkan, nantinya zakat dipungut oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada satuan/unit kerja dan selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS di masing-masing tingkatan sesuai ketentuan perundangan.

“Kami sangat berharap kepada Kemenag Kabupaten/Kota bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY, mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan/unit kerja. Syukur sosialisasi bisa dilakukan kepada seluruh pegawai,” pungkas Muklas.

Di sisi lain, Kasi Pemberdayaan Zakat Kanwil Kemenag DIY, H.Misbahrudin, S.Ag, MM, menjelaskan, pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) oleh BAZNAS dan UPZ se-DIY telah berjalan sesuai ketentuan syar’i dan regulasi. “Namun secara umum hasilnya belum optimal, utamanya dari sisi pengumpulan. Diharapkan dengan Edaran Menteri Agama dan Surat Kakanwil Kemenag DIY potensi zakat profesi ASN Muslim di lingkungan Kanwil Kemenag DIY bisa lebih optimal,” ujarnya. (mis/bap)

Kontributor : Bramma Aji Putra
Editor : Bramma Aji Putra
Dibaca : 105

Bagikan