Pentingnya Penilikan (Surveillance) Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Pentingnya Penilikan (Surveillance) Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dr. H. Tejo Katon saat memberikan sambutan selamat datang
Kategori : KANWIL
Tanggal : 2020-02-20 10:34:59

Yogyakarta (Humas Kemenag DIY). Kamis (20/02/2020). Direktorat Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI mengadakan kegiatan Penilikan (Surveillance) Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertempat di Kanwil Kementerian Agama DIY. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, sampai hari Jum'at (21/02) dengan peserta dari UGM, Pemkot, Pemkab dan Kemenag DIY. 

"Sebagaimana kita maklumi, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat dinamis dan progresif, berbagai perubahan dan perkembangan pengelolaan manajemen pemerintahan, menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut serta dalam aliran perubahan yang sedemikian cepat. Satu dekade terakhir ini, teknologi informasi telah berkembang pesat, situasi ini turut mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah," kata dr. H. Tejo Katon, S.Si, MBA, MM dalam sambutan pembukaan kegiatan mewakili pimpinan.

Pentingnya Penilikan (Surveillance) Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pentingnya Penilikan (Surveillance) Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak lupa, dr. Tejo juga memohon ijinkan pimpinan karena pada waktu yang bersamaan sedang bertugas di Malang dalam rangka Knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama. 

Lebih lanjut, dr. Tejo menyampaikan bahwa sekarang ini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan nilai manfaat (value for money) dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Upaya ini diwujudkan salah satunya dalam bentuk penerapan Government  e-Marketplace. Tugas bagian layanan pengadaan pun menjadi semakin strategis, diantaranya melakukan persiapan percepatan penyerapan anggaran untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tempat sumber, dan tepat harga, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya, adalah sebuah era baru sebagai kelanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Di sisi lain, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola pengadaan dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara professional semakin tidak terelakan. Pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Agar dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada nilai-nilai profesionalisme dan integritas kepatuhan (pada peraturan)," pungkas dr. Tejo.

Sementara itu, Rakhma Kusuma Wardhani dari LKPP menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya bagi pemegang sertifikat kompetensi pengelola barang/jasa, perlu dilakukan pemeliharaan kompetensi, yang dalam 2 hari ini akan dilakukan dengan metode asesmen lapangan (onsite assessment). (tej/fzi)

Kontributor : afauzi
Editor : afauzi
Dibaca : 437

Bagikan