Diklat Sentiment Analysis, Utamakan Layanan Prima


Diklat Sentiment Analysis, Utamakan Layanan Prima Saat Suryanto menyampaikan materi
Kategori : KANWIL
Tanggal : 2020-02-17 22:17:25

Jakarta (Humas Kemenag DIY) -  Tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima ini harus diberikan kapanpun dan dimanapun berada. Hal ini disampaikan Drs. Suryanto Sastro Suroyo sebagai pemateri kedua dalam Diklat Sentiment Analysis terkait Pelayanan Prima, Senin (17/2) di Gedung E Pusdiklat Balitbang SDM Kemenkominfo RI.

Menurutnya, sebaik apapun sistem dan sebagus apapun regulasi jika ASN tidak memiliki atitude yg baik maka tujuan negara tidak akan tercapai. "Tujuan negara kita yakni menciptakan negara yang berkarakter yang baik," paparnya lebih lanjut.

Diklat Sentiment Analysis, Utamakan Layanan Prima

"Jika ingin maju mensejajarkan dengan negara lain maka perlu atitute /behaviour yang baik sebagai abdi negara," tambahnya. Kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga kita sebagai pelayan rakyat harus memberikan pelayanan yang baik karena tak lain tujuan kita adalah mendapatkan limpahan pahala.

Selanjutnya pihaknya menyampaikan perlunya meningkatkan SDM yg berkaraker dan berperikemanusiaan. Adapun karakter yang harus dimiliki individu diantaranya: taqwa, disipiln, charity/rendah hati, clearity/bersih, bekerja keras dan optimis, teladan, dan honesty/jujur.

"Hidup adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah. Di sinilah pentingnya memiliki kearifan/kebijaksanaan. Terlebih terkait local wisdom/kebijakan wilayah harus dihargai. Mulai dari hubungan keluarga, masyarakat  negara hingga nternasional."

Lebih jauh, Suryanto menjelaskan tujuan pelaksanaan diklat ini dalam rangka mencerdaskan bangsa serta membangun karakter sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Di sinilah pentingnya on the track, konsisten, pembangunan harus berorientasi mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat. "Harus ada sinergitas beberapa menteri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi," tandasnya. 

Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat mendatang (21/2/2020) dan melibatkan 25 praktisi humas dari 13 instansi pemerintah seluruh Indonesia. (tnf)

Kontributor : Titik Nur Farikhah
Editor : Titik Nur Farikhah
Dibaca : 218

Bagikan