Beri Apresiasi Satgas, BPJPH Datangi Kemenag DIY


Beri Apresiasi Satgas, BPJPH Datangi Kemenag DIY
Kategori : KANWIL
Tanggal : 2020-01-20 13:03:44

Yogyakarta (Humas Kemenag DIY)—Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI Muhammad Lutfi Hamid, Senin (20/01/2020) hadir di Kemenag DIY. Dalam kesempatan ini, Lutfi memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Sertfifikasi Halal. 

“Terima kasih atas kerja satgas sejauh ini, kami akan terus menyempurnakan standar layanan agar semakin optimal,” tandasnya didampingi Kabid Sertifikasi BPJPH Amrullah.

Beri Apresiasi Satgas, BPJPH Datangi Kemenag DIY

Menurut Lutfi, BPJPH maupun Satgas di daerah harus membangun kerjasama positif-mutualistik dengan stakeholder terkait. “Adakan pertemuan dengan LPPOM MUI agar komunikasi dapat berjalan lancar,” sambung Lutfi yang juga mantan Kakanwil Kemenag DIY ini.

Di sisi lain, pihaknya juga mengakui bahwa progresivitas kinerja BPJPH harus ditingkatkan. “Maka kami mohon dukungan dari jajaran Kemenag DIY agar layanan BPJPH lancar, sebab hal ini berpengaruh menumbuhkan semangat iklim investasi sekaligus pada gilirannya nanti menjaga stabilitas ekonomi negara dengan penguatan pelaku UMKM,” jelasnya.

Sementara Kakanwil Edhi Gunawan mengingatkan, sertifikasi halal merupakan salah satu program prioritas Kemenag. “Tentu kami sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan BPJPH sekaligus ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus tingkatkan layanan kepada masyarakat luas,” tandasnya.

Berdasar laporan satgas, sejauh ini sudah 123 lembar pendaftaran sertifikasi halal yang keluar. “Dari jumlah itu 17 dokumen sudah dikembalikan ke kami dan telah kami urus prosesnya,” kata Ani Nurul Aini, anggota satgas.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) terhitung sejak 17 Oktober 2019, akan diselenggarakan oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH Kemenag. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk.

Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan ini yang dilakukan oleh BPJPH. Pelaku usaha, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan.

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi oleh BPJPH disampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Untuk wilayah DIY, informasi lebih lanjut dapat hubungi PTSP Kemenag DIY Jalan Sukonandi 8 Yogyakarta. (bap)

Kontributor : Bramma Aji Putra
Editor : Bramma Aji Putra
Dibaca : 515

Bagikan