Kankemenag Kulon Progo Bersiap Hadapi Penilaian MenPAN RB


Kankemenag Kulon Progo Bersiap Hadapi Penilaian MenPAN RB Kasubbag TU, Drs. H. Moh Mustolih memimpin Rakor TIM ZI-RB di Aula Riptaloka, Selasa (14/5) pagi
Kategori : KABUPATEN/KOTA
Tanggal : 2019-05-14 13:25:54

Kulon Progo (Kankemenag) – Kankemenag Kulon Progo menjadi salah satu satker yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk dinilai  Tim dari Kementerian PAN RB sebagai Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menindaklanjuti hal itu, Kankemenag Kulon Progo segera menggelar Rapat Koordinasi untuk mempersiapkan diri menyambut penilaian  tersebut. Rakor digelar di Aula Riptaloka kantor setempat, Selasa (14/5) pagi.

Kasubbag TU, Drs. H. Moh Mustolih selaku Ketua Tim ZI-RB menyampaikan bahwa dari penilaian mandiri yang telah dikirim ke Kemenag Pusat, Kankemenag Kulon Progo mendapatkan nilai 89,23. Namun setelah Tim Itjend terjun langsung, nilai menjadi 51,70. “Penilaian ini termasuk cukup baik, memadai, namun perlu perbaikan yang tidak secara mendasar,” ungkap Mustolih.

Kankemenag Kulon Progo Bersiap Hadapi Penilaian MenPAN RB

“Dari penilaian awal sejumlah 88 satker, kita masuk dari 14 yang diusulkan Menteri Agama ke Kementerian PAN-RB untuk dinilai sebagai Satker WBK dan 1 Satker WBBM. Sekarang tugas kita adalah melengkapi evidence yang sudah ada untuk mendongkrak nilai. Selain itu kita juga akan mengadakan study banding ke Kankemenag Kota Yogyakarta yang telah berhasil terlebih dulu,” imbuh Kasubbag.

Sementara itu, Kasi PHU, Nur Rahmawan berharap segera melakukan study banding dulu, baru kemudian melakukan aksi dengan target masing-masing bidang. Hal senada juga diharapkan oleh Penyelenggara Syari’ah, Muh Fauzi. “Namun kita harus menggali dulu materi apa yang kita perlukan untuk dipelajari di Kankemenag Kota Yogyakarta nanti,” tuturnya.

Sedangkan Penyelenggara Katholik, Yohanes Setiyanto berharap agar masing-masing unit kerja mempersiapkan evidence yang diperlukan. Kemudian baru nantinya Tim sekretariat ZI-RB yang memilah-milah evidence tersebut.

Di sisi lain sekretaris Tim, Haris Widiyanto dan Sya’ban Hani menyampaikan bahwa ada beberapa PNS yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHKASN). Sehingga berharap agar para PNS tersebut bisa segera melaporkan kewajibannya. “Awalnya ada 31 PNS yang belum lapor, namun setelah dihubungi 9 orang sudah berhasil laporan. Tinggal 22 orang, tapi ternyata setelah dicek di data 6 orang sudah pensiun maupun pindah tempat tugas, sehingga tinggal 16 orang,” terangnya.

Dengan Rakor ini dharapkan kekompakan tim bisa terus ditingkatkan agar sukses dalam penilaian dari Tim Kementerian PAN-RB nantinya. (abi)

Kontributor : KEMENAGKP
Editor : Eko Triyanto
Dibaca : 283

Bagikan