Hadiri Sosialisasi PMA, Nurudin Pesan Jaga Pergaulan Anak


Hadiri Sosialisasi PMA, Nurudin Pesan Jaga Pergaulan Anak Kepala Kankemenag Kulon Progo, H. Nurudin, S.H., M.A., saat memberikan sambutan
Kategori : KABUPATEN/KOTA
Tanggal : 2019-05-13 13:37:18

Kulon Progo (Kankemenag) – Peran perangkat desa sangat penting, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pergaulan anak-anak. Angka perkawinan di bawah umur juga masih tinggi. Namun sekarang ini Pengadilan Agama cenderung menolak pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kankemenag Kulon Progo, H. Nurudin, S.H., M.A., menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Sosialisasi PMA tentang Pencatatan Perkawinan yang berlangsung di Aula Menoreh kantor setempat, Senin (13/5) pagi.

“Sesuai data yang ada, di Kulon Progo saat ini angka perkawinan dalam satu tahun sekitar 2.700 pasangan. Namun angka perceraian juga masih tinggi, yaitu 574 peristiwa atau sekitar 20%. Sedangkan pernikahan dibawah umur ada 34 kejadian. Namun sekarang ini Pengadilan Agama cenderung menolak pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur,” ungkap Nurudin.

Hadiri Sosialisasi PMA, Nurudin Pesan Jaga Pergaulan Anak

Hadiri Sosialisasi PMA, Nurudin Pesan Jaga Pergaulan Anak

Hadiri Sosialisasi PMA, Nurudin Pesan Jaga Pergaulan Anak

“Tanpa ijin/dispensasi dari Pengadilan Agama, tentunya peristiwa perkawinan tidak bisa dilaksanakan dan dicatat oleh KUA. Kalau tidak tercatat di KUA, maka jika terjadi kehamilan di luar nikah dalam akta hanya akan tercatat nama ibu. Setelah anak berumaur sekitar 12 tahun, anak tentu akan bertanya, siapa ayahnya. Ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru,” imbuhnya.

“Selain itu, adanya Perda Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan bisa menghasilkan para pemimpin yang shalih/shalihah. Oleh karena itu perangkat desa agar ikut berperan aktif dalam mendukung program ini,” pinta Kakan.

Sementara itu, Kabid Urais Binsyar Kanwil Kemenag DIY, H. Nadhif, S.Ag., MSI dalam materi sosialisasinya menyampaikan bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di KUA. KUA yang mencatat peristiwa perkawinan adalah KUA yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan akad.

“Seorang Kepala KUA atau penghulu hanya mempunyai wewenang untuk mencatat perkawinan di wilayah kerjanya. Tidak bisa di wilayah lain, karena akan melanggar wewenangnya,” terang Nadhif.

Dalam pendaftaran kehendak nikah setidaknya dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksnaan. Kurang dari 10 hai kerja, harus mendapatkan dispensasi dari Camat tempat pelaksanaan perkawinan. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan melengkapi berbagai persyaratan. Mulai dari fotokopi KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, persetujuan kedua calon, ijin tertulis dari orang tua bagi yang usianya kurang dari 21 tahun.

“Selanjutnya untuk calon yang putra dibawah 19 tahun dan putri kurang dari 16 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Sedang untuk anggota TNI/POLRI harus mendapatkan ijin dari atasannya,” tambah Nadhif.

Lebih lanjut menurutnya, ada syarat lain yang harus dilengkapi antara lain ijin poligami bagi suami yang beristri lebih dari satu, akta cerai atau akte kematian bagi janda atau duda.

“Sedang terkait wali, Nadhif mengungkapkan bahwa utamanya wali adalah dari nashab, sedangkan wali hakim hanya diperbolehkan ketika tidak ada wali nashab,” terangnya.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh 48 perangkat desa dari 7 kecamatan yang ada di Kulon Progo. (abi)

Kontributor : KEMENAGKP
Editor : Eko Triyanto
Dibaca : 284

Bagikan