Menag: Satgas Harus Miliki Pengetahuan dan Kemampuan Menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal


Menag: Satgas Harus Miliki Pengetahuan dan Kemampuan Menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal
Kategori : INFORMASI
Tanggal : 2020-12-18 16:00:01

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Fachrul Razi meminta seluruh elemen Satuan Tugas Halal harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal (JPH) kepada masyarakat. Saat ini, Satgas Halal menjadi perpanjangan tangan Kemenag guna memberikan layanan JPH di 34 provinsi di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Menag saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Jaminan Produk Halal (Rakornas JPH), yang digelar secara luring dan daring. “Dalam konteks jaminan produk halal, aparatur Kementerian Agama terutama yang diberikan tugas sebagai perpanjangan BPJPH di daerah yang sementara ini dilaksanakan Satgas Halal, harus memiliki kemampuan memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tenang, tidak menimbulkan kegaduhan,” kata Menag, Jumat (18/12).  Demikian dilansir dari kemenag.go.id.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini diikuti oleh 131 peserta secara luring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta yang terdiri dari 68 orang Satgas Halal Provinsi dan 64 ASN Kemenag Pusat telah menjalani rapid test sebelum mengikuti kegiatan. Rakornas ini berlangsung sejak 15-18 Desember 2020, di Jakarta. 

“Kita harus proaktif mencari informasi tentang regulasi terbaru, sehingga mampu memberikan penjelasan yang diperlukan di saat masyarakat sedang kebingungan,” imbuhnya. 

Aparatur Kementerian Agama menurut Menag harus hadir di tengah-tengah masyarakat. “Apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat terbebas dari kesulitan ini,” tuturnya. 

Dalam Rencana Strategis Kemenag tahun 2020-2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masuk dalam sasaran strategis nomor empat. Yaitu, meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. “Indikator keberhasilannya adalah kepuasan layanan sertifikasi dan registrasi produk halal,” ungkap Menag. 

“Oleh sebab itu, semua jajaran BPJPH termasuk satgas di daerah perlu fokus pada upaya peningkatan kualitas layanan ini,” tegasnya. 

Sementara, Kepala BPJPH Sukoso mengungkapkan, Rakornas JPH ini menghasilkan enam rekomendasi. Pertama, percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja yang sampai saat ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. 

“Dalam konteks rancangan peraturan pemerintah ini BPJPH sudah menyampaikan draftnya  baik kepada Sekjen Kementerian Agama maupun kepada Menko Ekonomi selaku koordinator K/L terkait,” ungkap Sukoso. 

Kedua, penyusunan proses bisnis jaminan produk halal yang akan diimplementasikan melalui layanan berbasis IT. Tentunya proses bisnis ini harus menyesuaikan terhadap kehadiran UU Cipta Kerja dan tentunya terkait dengan Peraturan Pemerintah implementasi UU Cipta Kerja, yaitu RPP Cipta Kerja yang telah kami sebutkan di nomor satu tersebut. Untuk mendukung itu BPJPH telah mengembangkan Sistem Informasi Halal (SIHalal). 

Ketiga, percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Halal.”BPJPH hingga saat ini selalu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan dalam hal ini harus mengharmonisasikan dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan menunggu dalam penyempurnaan RPP Cipta Kerja,” jelasnya. 

Keempat, penyempurnaan Standar Operating Procedure (SOP) dari masing-masing pusat di lingkungan BPJPH, Sekretariat, dan Satuan Tugas Layanan Halal Daerah sesuai regulasi yang ada. 

Kelima, penambahan SDM  berbasis beban kerja di BPJPH tentunya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

Keenam, percepatan pembentukan satuan kerja BPJPH di daerah, dan ini sudah dikomunikasikan dengan Kemenpan RB. 

“Dalam hal ini kami berharap untuk segera terlaksana. Karena bagaimana pun kegiatan yang terkait dengan JPH semakin bertambah seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk melakukan layanan sertfikasi halal di daerah,” tutur Sukoso. 

“Sehingga setiap tahun volumenya terus bertambah. Di tahun 2020 ini saja, berdasarkan data, hampir 10 ribu pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran di BPJPH,” tutupnya.

( Sumber : kemenag.go.id )

Kontributor : MAGANG
Editor : Bramma Aji Putra
Dibaca : 105

Bagikan